Sikap DPR RI Soal Mimika dan Nabire Saling Rebut Ibu Kota Papua Tengah

26 Juni 2022, 10:39 WIB
Rapat Panja Komisi II DPR RI terkait RUU pembentukan provinsi baru di Papua /Muhammad Rafiq/

SUARA JAYAPURA - Kabupaten Mimika dan Nabire saling rebut Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.

Masalah itu muncul jelang pengesahan RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang ditargetkan pada 30 Juni 2022 mendatang. 

Dalam Rapat Panja Komisi II DPR RI, Bupati Mimika dan Nabire sama-sama ngotot ingin jadi Ibu Kota Papua Tengah. 

Baca Juga: Pegunungan Bintang Tolak Gabung dengan Dua Daerah Pemekaran di Papua

Rapat tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua pada 25 Juni 2022. 

Menanggapi masalah itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan masalah itu dikembalikan kepada seluruh bupati yang masuk dalam pemekaran Papua Tengah. 

“Tadi saya sudah minta habis ini kita harus menyelesaikannya. Mungkin kita mengumpulkan dan mendorong supaya terjadi musyawarah mufakat diantara mereka dan jangan terbelah," jelasnya. 

Baca Juga: Serap Aspirasi Rakyat Papua, DPR RI Catat Dua Masalah Terkait Provinsi Baru

"Jadi kalau misalnya delapan bupati yang tentunya mewakili masyarakatnya masing-masing itu bisa berunding dulu mencari kesepakatan dan ini sangat baik sekali,” kata Doli menambahkan.

Adapun delapan kabupaten yang masuk dalam Provinsi Papua Tengah, diantaranya Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Mimika, Puncak dan Puncak Jaya.

Dalam penyelesaian masalah itu, Doli mengatakan tidak ada proses voting, melainkan diserahkan kembali kepada para Bupati untuk mencari kesepakatan.

Baca Juga: Beli Minyak Goreng Curah Rp14.000 per Liter Pakai Aplikasi PeduliLindungi, Berlaku Pekan Depan

“Nggak. Kita serahkan dulu kepada mereka," ujarnya. 

Dalam tersebut, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan pembentukan Provinsi Papua Tengah telah diputuskan dan ibu kotanya adalah Mimika. 

Bahkan, telah ada penandatanganan persetujuan ibu ktoa Provinsi Papua Tengah ada di Timika, Kabupaten Mimika.

“Sudah setuju, tujuh kabupaten sudah tandatangan dan dokumennya lengkap di kita. Itu sudah harga mati, ibu kota provinsi di Timika,” tegasnya.

Baca Juga: PARAH! Pimpinan Ponpes di Subang Diduga Perkosa Santrinya Hingga 10 Kali, Begini Kronologinya

Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai menjelaskan berdasarkan perjalanan sejarah saat masih bernama Irian Jaya.

Kala itu Nabire adalah salah satu dari 9 kabupaten yang ada, di mana daerahnya jadi kota sentral untuk wilayah di Papua Tengah. 

Selain itu, dari dari penduduk mayoritas orang asli Papua lebih banyak di Nabire.

“Rapat yang istimewa ini bahwa Nabire merupakan ibu kota provinsi Papua Tengah," jelasnya. 

Dalam rapat itu juga, Mesak Magai juga menyerahkan dokumen yang di dalamnya terdapat beberapa pernyataan untuk kesiapan kantor gubernur, persiapan pembebasan lahan dari dewan adat, pernyataan dari 6 bupati untuk dana hibah persiapan Provinsi Papua Tengah. 

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan kajian akademik dari Uncen untuk Kabupaten Nabire layak menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.***

Editor: Muhammad Rafiq

Tags

Terkini

Terpopuler