Network
SUARA JAYAPURA - Sesuai rencana, DPR RI akhirnya menggelar pertemuan dengan tiga lembaga.
Diantaranya Komnas HAM, LPSK, dan Ketua Kompolnas.
Pertemuan berlangsung dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) dan disiarkan langsung di kanal YouTube DPR RI pada Senin, 22 Agustus 2022.
Baca Juga: Bharada E Dihantui Rasa Khawatir, LPSK Akan Turuti Satu Permintaan: Kami Lakukan
Rapat tersebut, membahas beberapa hal salah satunya kasus pembunuhan Brigadir J.
Dalam rapat itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman memberikan usulan.
Ia mengusulkan agar Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara.
Baca Juga: Uang Baru 2022 Mulai Beredar di Papua, Ini Cara Membedakannya dengan Uang Lama
"Karena publik dibohongi oleh polisi maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara," ujarnya.
Benny mengatakan usulan itu berangkat dari penilaian pihak kepolisian kerap menyampaikan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi Polri jadi menurun.
Baca Juga: Ferdy Sambo Dibela Penasihat Ahli Kapolri: Justru Polisi Baik
“Kami tidak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kepada publik. Publik ditipu juga. Kami tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi,” katanya.
Benny berharap ada transparansi dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J.
Paling terpenting adalah berjalan dengan objektif.
Baca Juga: Teknologi yang Membuat All New Toyota Innova 2023 Istimewa Dibanding Mobil Lain
Ia menyarankan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ambil alih.
"Kasus diambil alih oleh Menko Polhukam supaya objektif dan transparan,” katanya.
