Network
SUARA JAYAPURA - Pemerintah telah mengambil sikap tegas meski pelanggaran yang dilakukan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih bersifat dugaan.
Melalui Kementerian Sosial mencabut izin memutuskan mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022.
Pencabutan izin dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.
Baca Juga: PPATK Temukan Ada Transaksi Mencapai Triliunan per Tahun, 60 Rekening ACT Diblokir
Pencabutan izin PUB ACT tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
Kini, giliran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengambil tindakan dengan memblokir sementara 60 rekening atas nama Yayasan ACT.
Pemblokiran rekening atas nama yayasan ACT itu dilakukan terhitung mulai hari Rabu, 6 Juli 2022.
Baca Juga: SPS Beri Pikiran Rakyat Penghargaan Media Brands Award 2022, CEO PRMN: Ekonomi Keloboratif
PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya memang sudah melakukan analisis terhadap yayasan ACT.
Analisis itu dilakukan sejak 2018 hingga tahun 2019 sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 50 Tahun 2011.
Baca Juga: Mahasiswa Papua ke Jokowi, Segera Bangun Infrastruktur hingga SDM Papua
Dari hasil analisis itu, ada aktivitas dana masuk dan dana keluar yang nilainya mencapai triliunan per tahun.
"Jadi dana masuk dana keluar per tahun itu perputarannya sekitar Rp1 triliun, jadi bisa dibayangkan itu memang banyak," kata Ivan dikutip suarajayapura.com dari PMJ News pada Kamis, 7 Juli 2022.
Ivan mengatakan, pihaknya menduga aliran dana yang telah dihimpun ke rekening ACT tidak langsung disumbangkan.
Baca Juga: Kasus SPI Kembali Viral, Korban Bersaksi di Hadapan Deddy Corbuzier Betapa Bejatnya Perlakukan JE
Melainkan, dikelola secara bisnis dan berputar hingga memunculkan keuntungan.
"Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis. Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan," terangnya.
"Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya," tambahnya.***
INFORMASI: Dapatkan berita terbaru dan pilihan setiap hari dari suarajayapura.com di Google News KLIK DI SINIBaca Juga: PPATK Temukan Ada Transaksi Mencapai Triliunan per Tahun, 60 Rekening ACT Diblokir
