Network
SUARA JAYAPURA - Papua tidak hanya jagonya soal alam dan budaya, ternyata punya harta karun terbesar.
Harta karun terbesar dan terbanyak di Papua ini sempat dipertahankan oleh pemerintahan pertama Indonesia.
Pemerintahan selanjutnya justru membuka keran Asing mengelolanya. Padahal, jika dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, khusus Papua, sudah jadi provinsi paling kaya di dunia.
Saking besarnya harta harun Papua ini, seorang komika Mamat Alkatiri pernah menyinggung besarannya per tahun.
Saat itu, ia mengilustrasikan hasil dari harta karun ini dengan makanan khas Papua yakni Papeda.
Harta karun Papua itu berupa sebuah tambang terbesar di dunia, dikelola oleh Asing melalui Freeport.
Pertahankan Soekarno, Dibuka Soeharto
Semuanya berawal dari pemerintah Indonesia membuat sebuah keputusan mengizinkan Freeport menguras tambang emas di Papua.
Baca Juga: Ini 6 Nama Kandidat Calon Gubernur Papua yang Baru, 2 Nama Terbukti di Pileg 2024
Keputusan itu dilakukan Presiden Soeharto, dimana ia mengizinkan Freeport mengelola tambang di Papua.
Soeharto mengizinkan Amerika Serikat melalui Freeport untuk mengelola emas tersebut untuk dieksplorasi.
Dibalik keputusan itu, ada alasan kuat mengapa Freeport diizinkan untuk menambang emas di Tanah Papua.
"Inilah Alasan Dibalik Keputusan Soeharto Berikan Izin Freeport Menguras Emas Di Papua," ungkap caption di TikTok @perjalanan.bangsa.45, dikutip pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Baca Juga: Tekad BI Papua Taklukkan Inflasi di Papua Selatan, Ini yang Dilakukan Dua Hari di Merauke
Dalam video itu, dijelaskan bahwa pada 7 April 1967 silam Soeharto memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk melakukan penambangan di Papua.
Keputusan itu lantas bertentangan dengan keputusan Presiden Soekarno yang tidak pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di negaranya.
Sejak diizinkan Soeharto, Freeport menjadi perusahaan penanaman modal asing pertama yang beroperasi di Indonesia.
Alasan Izinkan Freeport Kelola Harta Karun Papua
Pada masa awal Orde Baru, situasi perekonomian Indonesia terpantau masih mengalami ketidakstabilan.
Baca Juga: Janjinya Januari 2024 Diumumkan Tersangka Korupsi Dana PON 20 Papua, Kejati Papua Dinilai PHP
Peristiwa G30SPKI dan kerusuhan di beberapa daerah setelah terjadinya pergantian kekuasaan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
Salah satu dampak dari kondisi itu adalah inflasi meningkat mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Imbasnya, agenda pembangunan infrastruktur berhenti.
Di saat masa depan ekonomi Indonesia makin suram, Presiden Soeharto mengambil keputusan tepat dengan membuka peluang investasi untuk Freeport.
Awal Mula Kerjasama Dimulai
Karena situasi itu, terjadilah penandatanganan kontrak kerja antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport untuk kegiatan penambangan tembaga di Papua Barat dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.
Baca Juga: Dibalik Keputusan Pemerintah Izinkan AS Lewat Freeport Kuras Harta Karun Rakyat Papua
Saat itu, Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Pertambangan, Ir. Slamet Bratanata dan pihak Freeport diwakili oleh Robert C. Hills selaku Presiden Freeport Sulphur dan Forbes K. Wilson sebagai Presiden Freeport Indonesia anak perusahaan Freeport Sulphur.
Prosesi penandatangan kontrak kerja disaksikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
Dalam kerjasamanya, Freeport diberikan konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektar
untuk kontrak selama 30 tahun yang berlaku sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.
Setelah penandatangan itu, Freeport memulai aktivitas penambangan emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973. Jelang akhir tahun, pengapalan pertama sebanyak 10.000 ton tembaga dilakukan dengan tujuan Jepang.
Baca Juga: Harta Karun di Teluk Cenderawasih Papua Bisa Sumbang Devisa Negara Triliunan
Kemudian Soeharto terbang menuju Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura. Ia Soeharto terlihat senang dan gembira karena kesuksesan penambangan di Freeport.
Ia memandang bahwa investasi Freeport di Indonesia merupakan bukti kepercayaan investor dalam menanamkan uangnya di negara ini.
Diperjuangkan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang memperjuangkan harta karun Papua dimiliki Indonesia.
Pada momen Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret 2024 yang lalu, Jokowi mengatakan bahwa tidak lama lagi kepemillkan saham Indonesia terhadap PT Freeport Indonesia akan resmi sebesar 61 persen.
Baca Juga: Sebaiknya Tidak Pelihara Kucing dalam Rumah, Kata Ustaz Khalid Basalamah karena Dua Alasan Ini
Awalnya, Indonesia hanya menguasai 9 persen saham PT Freeport. Setelah dilakukan sejumlah usaha dan negosiasi, kepemilikan saham 51 persen berhasil didapatkan pemerintah.
Dengan begitu, kata Jokowi, PT Freeport bukan milik Amerika Serikat melainkan dimiliki Indonesia.
Jika kepemililkan saham 61 persen berhasil dicapai, maka sebanyak 80 persen pendapatan PT Freeport Indonesia akan masuk ke negara.***
