Network
SUARA JAYAPURA - Jelang Pemilu 2024, Pemerintah hingga penyelenggara selalu mengingatkan pesta demokrasi harus berjalan sebagaimana mestinya.
Para peserta pemilu maupun yang terlibat di dalam Pemilu 2024 serta masyarakat diingatkan bahwa Pemilu sebagai ajang adu gagasan, bukan kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Agama di Jakarta, Jumat 15 September 2023.
Baca Juga: Museum Nasional di Jakarta Pusat Terbakar, Damkar Berupaya Padamkan Api
"Intinya PPATK sangat serius bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga bahwa pemilihan kontestasi politik ini benar-benar adu gagasan bukan adu kekuatan uang," ungkap Ivan.
"Apalagi kekuatan uang yang berasal dari hasil tindak pidana, nah itu yang PPATK perhatikan, karena itu tindak pidana pencucian uang," sambungnya.
Ivan memastikan PPATK akan mendukung dan membantu KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk menghindari peredaran dana ilegal dalam pembiayaan kontestasi politik.
"PPATK siap mendukung dan membantu KPU terkait dengan bagaimana kita menghindari adanya dana-dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk digunakan untuk pembiayaan kontestasi politik ini," terangnya.
Baca Juga: Kampanye Pemilu 2024 Mengandung Fitnah dan Penghinaan Agama, Bawaslu Ingatkan Tidak Boleh
Ivan juga menyatakan PPATK siap menerima berkas atau data keuangan para peserta Pemilu untuk kemudian di periksa. Kemudian pihaknya akan kembali menyerah data keuangan tersebut ke KPU RI.
"Kalau terjadi dugaan Tindak pidana, PPATK akan selesaikan dengan penegak hukum lainnya diranah Pencucian uang, kita siap untuk menjaga Pemilu bersih ke depan sesuai bidang kita masing-masing," tukasnya.
"Nanti, kami akan bertukar informasi, sosialisasi sama-sama dengan KPU, dan kami siap mendukung pemilu ini agar menjadi pemilu yang bersih ke depan," imbuhnya.***
