SUARA JAYAPURA - Politik rekonsiliasi pasca penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 gencar dilakukan.
Situasi politik ini memantik pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara memberikan analisisnya.
Dimulai dari mengatakan ada kemungkinan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca Juga: Pilpres Selesai, Anies Mulai Tidak Dianggap Lagi kata Pengamat
Dua partai ini dinilai menjadi partai politik gelombang pertama yang bergabung. Sedangkan PDIP disebut akan menyusul pada gelombang kedua.
"Jadi analisa saya begini, seperti penerimaan mahasiswa baru. Ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua," katanya pada Kamis, 25 April 2024.
Menurutnya, PDIP menyusul bergabung ke KIM karena partai berlogo banteng itu saat ini masih melakukan gugatan Pilpres 2024 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sinyal Kedatangan Anies-Cak Imin
Kedatangan paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat penetapan Prabowo-Gibran di KPU juga menjadi sinyal rekonsiliasi.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Sah, Ini Jadwal dan Aturan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024
Menurut Igor, keduanya tidak menutup kemungkinan juga bakal diajak untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
Pasalnya pada Pilpres 2019 pun Prabowo melakukan hal yang sama karena bertemu dengan Joko Widodo setelah pesta politik itu selesai.
"Potensinya juga begitu, jadi antara Muhaimin atau Anies bisa saja jadi menteri. Tapi saya lebih melihatnya ke Muhaimin, karena kalau Anies tentu persetujuan dari Surya Paloh," katanya.
Baca Juga: Hanya 53,2 Km dari DIY, Ada Tempat Rekreasi Baru di Gunungkidul, Paling Ramai Padahal Baru Buka!
Koalisi Besar
Igor menilai Prabowo-Gibran berupaya untuk membuat koalisi besar demi pembangunan bangsa guna mengantisipasi dampak geopolitik.
Selain itu, menurutnya calon presiden dan wakil presiden terpilih itu membuat koalisi besar guna menuntaskan janji-janji politiknya selama berkampanye.
"Misalnya program makan gratis dan susu gratis itu tidak mudah, karena butuh dana yang sangat besar. Dan butuh politik akomodatif di parlemen," katanya.***