SUARA JAYAPURA - Kondisi terbaru tentang nasib anak-anak Papua yang menempuh kuliah di luar negeri mengguncang dunia pendidikan.
Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun jadi sosok yang paling disorot atas apa yang telah terjadi kepada calon generasi emas Papua itu.
Mereka terancam drop out (DO) dari kampus tempat menempuh pendidikan, bahkan bakal dideportasi.
Kondisi itu membuat Forum Peduli Pembangunan Papua angkat bicara. Melalui Freddy Watory mengatakan sebelumnya telah ada pertemuan membahas hal tersebut yang dihadiri kepala daerah di Provinsi Papua pada 26 Juli 2023.
Baca Juga: Miris! Nasib Mahasiswa Papua di Luar Negeri, Pj Gubernur Papua Dinilai Gagal Kawal Kesepakatan
Hasil pertemuan itu, ada kesepakatan bahwa kekurangan dana Pemerintah Provinsi Papua akan didukung pemerintah kabupaten dan kota sesuai nominal yang telah disepakati masing-masing.
Dana tersebut statusnya hibah yang diserahkan kepada Pemprov Papua untuk menyelesaikan biaya hidup dan beasiswa untuk para mahasiswa periode Agustus hingga Desember 2023.
Sayangnya, kesepakatan itu gagal dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Papua kabarnya tidak dapat membiayai ribuan mahasiswa yang sedang studi di luar negeri, sebagaimana disampaikan Ketua DPRP.
"Hingga kini belum ada transferan dana dari pemerintah kabupaten dan kota sesuai kesepakata, juga belum ada kebijakan dari seorang Pj Gubernur Papua untuk menyelamatkan anak-anak Papua itu, apalagi saat ini sudah tutup tahun anggaran. Nasib anak-anak Papua diluar negeri sana pasti sulit dan tidak menentu nasib mereka," ungkapnya pada Kamis, 21 Desember 2023.
Baca Juga: Ribuan Warga di Jayapura Luka-luka Sepanjang 2023, 77 Meregang Nyawa
Pj Gubernur Papua Gagal
Paul Ohee, yang juga bagian dari Forum Peduli Pembangunan Papua, menilai Pj Gubernur Papua telah gagal dan tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan bak. Bahkan tidak dapat tidak mampu mengawal hasil kesepakatan tertanggal 26 Juli 2023.
"Jika tanggungjawab dilaksanakan dengan baik pasti persoalan yang dialami para mahasiswa Papua itu terselesaikan. Tapi selama ini kan Pj Gubernur Papua selalu beralasan kekurangan dana, sehingga pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua tidak dapat melalukan transferan dana hibah pendidikan," katanya.
Menurutnya, jika sejak awal memang kekurangan dana, mestinya Pemprov Papua bisa mencari solusi lain. Sebab, kabar mahasiswa dideportasi ke Negara asal sangat mengecewakan.
"Kami minta Bapak Presiden segera mengganti Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, yang tidak mampu, dan tidak serius dalam melaksanakan tugas dengan baik, untuk menyelamatkan mahasiswa Papua yang ber-studi di luar negeri," tegasnya.***