Network
Peristiwa G30SPKI dan kerusuhan di beberapa daerah setelah terjadinya pergantian kekuasaan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
Salah satu dampak dari kondisi itu adalah inflasi meningkat mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Imbasnya, agenda pembangunan infrastruktur berhenti.
Di saat masa depan ekonomi Indonesia makin suram, Presiden Soeharto mengambil keputusan tepat dengan membuka peluang investasi untuk Freeport.
Awal Mula Kerjasama Dimulai
Karena situasi itu, terjadilah penandatanganan kontrak kerja antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport untuk kegiatan penambangan tembaga di Papua Barat dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.
Baca Juga: Dibalik Keputusan Pemerintah Izinkan AS Lewat Freeport Kuras Harta Karun Rakyat Papua
Saat itu, Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Pertambangan, Ir. Slamet Bratanata dan pihak Freeport diwakili oleh Robert C. Hills selaku Presiden Freeport Sulphur dan Forbes K. Wilson sebagai Presiden Freeport Indonesia anak perusahaan Freeport Sulphur.
Prosesi penandatangan kontrak kerja disaksikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
Dalam kerjasamanya, Freeport diberikan konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektar
untuk kontrak selama 30 tahun yang berlaku sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.
Setelah penandatangan itu, Freeport memulai aktivitas penambangan emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973. Jelang akhir tahun, pengapalan pertama sebanyak 10.000 ton tembaga dilakukan dengan tujuan Jepang.
Baca Juga: Harta Karun di Teluk Cenderawasih Papua Bisa Sumbang Devisa Negara Triliunan
