Masih Pentingkah Keberadaan Badan Penghubung Provinsi Papua di Era OTDA dan Digitalisasi

"Diera kepemimpinan Gubernur Bas Suebu, sudah perna dibuka kantor badan perwakilan dan penghubungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua di tiga tempat. Pertama di Jakarta. Kedua di Guangzhou atau Beijing, dan ketiga di Frankfurt Jerman," tutur Akademisi Uncen itu.

Namun ditengah perjalanannya, di Beijing dan Goungzhou serta Frankfurt ditutup Pemerintah Indonesia karena dicurigai memiliki agenda politik separatis dibalik pembukaan kantor perwakilan Papua tersebut.

"Yang masih tinggal di Jakarta itu, di Kebayoran Baru Jakarta Selatan," cetusnya.

Disingung soal jika dilihat belakangan ini apakah peran penghubung di Jakarta selama ini masih jalan sesuai dengan tujuannya atau tidak, seperti?, misalnya soal data beasiswa mahasiswa yang sulit diakses oleh Kementerian Dalam Negeri soal data mahasiswa yang kuliah di luar negeri, juga badan penghubung yang hanya menjalankan fungsi protokoleran, namun lemah dalam pengorganisasian dengan lembaga, kementerian dan OPD di daerah, Marinus mengungkapkan, ini tugas seorang gubernur untuk memberikan job description yang jelas kepada kepala badan, serta didukung sumber dana yang memadai. Karena job descriptionnya sejak dari awal dibatasi kewenangan yang pada urusan keprotokoler jadi mereka di kantor badan penghubung bekerja sesuai kewenangan yang diberikan.

Baca Juga: Heboh Foto Bobby Nasution dan Clara Wirianda Nempel, Dicibir Jadi Ani-ani

"Saya merekomendasikan badan perwakilan dan penghubungan Pemerintah Daerah Papua harus diberikan kewenangan yang lebih luas lagi untuk urusan-urusan strategis Pemerintah Daerah, sehingga para pejabat Papua tidak perlu sering-sering ke Jakarta atau ke luar negeri dengan alasan perjalanan dinas," tegas Marinus Yaung.

Ia menegaskan lagi, penghematan belanja publik dan belanja pegawai dalam APBD, sehingga ada ruang fiskal yang cukup besar, bisa dimaksimalkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kantor badan perwakilan dan penghubungan Pemerintah Daerah Papua.

"Juga bisa mencegah modus korupsi dibalik perjalanan dinas," ungkap Marinus Yaung.***