SUARA JAYAPURA - Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tersangka dugaan suap itu ditangkap KPK di kawasan perumahan yang berlokasi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Minggu, 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.40 WIT.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan penangkapan Ricky Ham Pagawak setelah lama melarikan diri dari Indonesia.
Baca Juga: Kasus Lukas Enembe Seret Kadis PU Papua, KPK Singgung Dana PON dan Otsus
"Benar KPK sudah menangkap RHP di Jayapura," katanya.
Setelah ditangkap, Ricky Ham Pagawak langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
Sebelumnya, tersangka sempat terlihat saat melarikan diri dan berjalan memasuki wilayah Papua Nugini (PNG) melalui jalan setapak di Skouw-Wutung tanggal 14 Juli 2022 lalu.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar dan Anies Belum Ada Apa-apanya, Sebabnya karena Dukungan Jokowi
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa tersangka akan diterbangkan ke Jakarta menjalani proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.
"Rencana besok (Senin) pagi tersangka RHP akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi," katanya, dikutip suarajayapura.com dari Antara.
Masuk Indonesia Awal Februari
Penangkapan tersebut berawal dari informasi Ricky Ham Pagawak kembali ke Jayapura pada awal Februari 2023.
Mendapat informasi itu, pencarian terus dilakukan hingga akhirnya penyidik KPK mendapatkan informasi lokasi yang diduga menjadi persembunyian tersangka di Abepura.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri: Ada yang Mengatakan Saya Tidak Islami, Bodo Amat!
Kemudian langsung dilakukan penangkapan pada Minggu sore sekitar pukul 16.30 WIT dan yang bersangkutan kemudian diamankan ke Mako Brimob Polda Papua.
KPK sebelumnya telah menetapkan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.
RHP setelah ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan kemudian buron dan menjadi DPO KPK sejak 15 Juli 2022.***