Network
SUARA JAYAPURA - Bursa pencalonan kursi Penjabat Gubernur Provinsi Papua, mulai mengerucut ke beberapa nama diantaranya, Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua, dan Laksda TNI Antongan Simatupang (Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman) Kemenpolhukam RI.
Terkait beredarnya nama tersebut, lantas mendapatkan respon dari pimpinan gereja di Papua.
"Soal Pj Gubernur Papua kami menolak dan tidak butuh dipimpin oleh non OAP, apalagi dari unsur militer," ungkap Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua
Pdt. Donald Salima, S.Th, kepada wartawan, Rabu Agustus 2023.
Baca Juga: Asosiasi Pendeta Indonesia Papua Menolak Militer Jadi Pj Gubernur Papua
Yang paling terpenting adalah, ucap Pdt. Donald, Provinsi Papua hari ini, setelah terjadi pemekaran wilayah provinsi dengan 3 DOB baru itu.
Wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Papua meliputi wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Yapen, dan Waropen. Adalah wilayah-wilayah yang relatif aman, sehingga tidak perlu dipimpin oleh seorang pimpinan yang berlatarbelakang militer, apalagi bukan orang asli Papua.
"Biarlah Penjabat Gubernur Provinsi Papua dipimpin oleh anak asli Papua, sehingga dalam kepemimpinan di Papua, aspek pendekatan kultur menjadi kunci dalam penatalayanan pemerintahan," ujar Ketua Sinode GPI Tanah Papua.
Pdt.Donald Salima menegaskan, selain nama calon Pj Gubenur Papua atas Anthonius Ayorbaba yang kami usulkan, yang sekarang sebagai Kakanwil Kemenkumham Papua, diluar nama itu pihaknya menolak.
Baca Juga: Festival Kopi Papua Kembali Digelar, Catat Tanggal hingga Kompetisinya
"Kami mendukung Anthonius Ayorbaba sebagai Pj Gubenur Papua. Diluar nama Anthonius Ayorbaba kami menolak," tegasnya.***
