SUARA JAYAPURA - Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dampak luar biasa terhadap berbagai sektor.
Dampak dari Covid-19 itu membuat pemerintah harus mengambil kebijakan antisipasi agar pandemi tidak meluas dan banyak.
Pada awal pandemi corona, Indonesia diperhadapkan apakah harus menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh atau lockdown atau tidak.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Ada Gerakan Ingin Ferdy Sambo Bebas, Singgung Brigjen hingga Letjen
Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan lain demi menghindari Indonesia dari kerushan akibat corona.
Jokowi menyebut Indonesia bisa dilanda kerusuhan apabila menerapkan kebijakan lockdown pada saat itu.
Ia mengaku telah melakukan perhitungan jika lockdown diberlakukan dalam jangka waktu 2 sampai 3 pekan, masyarakat akan tertutup sama sekali peluang untuk mencari nafkah.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Baca Juga: Catat Jadwal Rilis, Link Baca, Spoiler Manga Chainsaw Man Chapter 119 Bahasa Indonesia
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah," katana.
"Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," tambah Jokowi di Gedung AA Maramis kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis 26 Januari 2023.
Jokowi mengaku potensi kerusuhan akibat tekanan keadaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan lockdown.
Dalam memutuskan kebijakan pola penanganan Pandemi Corona saat itu, ia mengakui bersemedi selama tiga hari.
Baca Juga: Anggota TNI Pelaku Mutilasi Warga di Papua Sudah Divonis Hakim, Ini Hasilnya
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," ujar Jokowi sembari berkelakar.
Jokowi juga menyampaikan sebenarnya mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi COVID-19 menyarankan untuk penerapan lockdown.
Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain.
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak lockdown', karena semua negara memang melakukan itu," katanya.
Baca Juga: Bharada E Luapkan Perasaannya di Depan Hakim: Saya Menyerahkan Kepada Kebijaksanaan
Sikap permintaan lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik.
Jokowi menyebut tekanan itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.
Akan tetapi, ia justru mengapresiasi bahwa mayoritas jajaran pemerintah Indonesia baik dari pusat hingga tingkat desa semuanya menjalankan manajemen makro hingga mikro yang efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Manajemen makro dan mikro yang kita lakukan betul-betul sangat efektif, dan saya melihat semuanya kita ini bekerja karena tertekan oleh persoalan, tertekan oleh masalah. Semuanya bekerja," katanya, dikutip suarajayapura.com dari Antara.