Network
SUARA JAYAPURA - Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menegaskan akan melakukan validasi ulang tenaga honorer yang benat dan jelas bekerja pada setiap unit kerja atau OPD Pemerintah Kota Jayapura.
Hal ini dilakukan menyusul disetujuinya tambahan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan non ASN sebanyak 2000 orang.
Frans Pekey mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) menyetujui tambahan formasi untuk Pemerintah Kota Jayapura.
Baca Juga: APM Bakal Bertemu Prabowo-Gibran Serahkan Draf Proposal Pembentukan Kementrian Khusus Urusan Papua
“Kita sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," katanya pada Rabu, 17 April 2024.
Lanjut, Frans Pekey mengatakan tambahan ini diluar dari tenaga honorer yang sudah ada sekitar 1.200 orang di Pemerintah Kota Jayapura.
Adanya tambahan ini akan berdampak pada belanja pegawai. Namun begitu, biayanya tetap akan dihitung.
“Ini merupakan kebijakan nasional dari pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB," katanya.
Baca Juga: Staycation Terbaik di Jayapura, Booking Kamar di Hotel Mercure Dapat Fasilitas Gratis, Ini Daftarnya
Frans Pekey mengatakan pihaknya akan melihat lagi APBD Kota Jayapura khususnya belanja pegawai.
Soal kemampuan pemerintah daerah, ia menegaskan bahwa semua pasti telah dihitung oleh pemerintah pusat dengan melihat kemampuan APBD daerah.
Karena itu, validasi ulang dilakukan agar tenaga honorer yang diangkat benar-benar yang bekerja.
Baca Juga: Pemuda Aktivis Peduli Pembangunan Keerom Dukung Polda Papua, Pasca Sekda Keerom Ditahan!
"Untuk menghindari adanya tenaga honorer yang siluman dalam arti bahwa tidak bekerja hanya nama saja, tetapi diangkat dalam formasi non ASN,” tegasnya.***
