Israel 'Sumbang Dulu Seratus' ke Warganya, Malah Banjir Kritik

- 12 November 2023, 17:33 WIB
Seorang tentara Israel berjaga di dekat pintu masuk yang menurut militer Israel adalah terowongan serangan lintas batas yang digali dari Jalur Gaza ke Israel, di sisi perbatasan Jalur Gaza Israel dekat Kissufim Januari 2018.
Seorang tentara Israel berjaga di dekat pintu masuk yang menurut militer Israel adalah terowongan serangan lintas batas yang digali dari Jalur Gaza ke Israel, di sisi perbatasan Jalur Gaza Israel dekat Kissufim Januari 2018. /REUTERS/Jack Guez//

SUARA JAYAPURA - Perekonomian Israel tampaknya perlahan tapi pasti mulai runtuh akibat serangan militer ke Gaza. 

Israel kehilangan banyak dana untuk membiayai agresi militer. Kini, menerima donasi dari masyarakat dan pihak swasta. 

Hal itu dilakukan Kementerian Keuangan melalui peraturan barunya yang memperbolehkan kementerian menerima sumbangan terkait perang. 

Baca Juga: Kebiadaban Israel Memaksa Bayi-bayi RS Al Quds di Gaza Bertaruh Nyawa dalam Inkubator

Namun sayang, peraturan itu malah banjir kritikan karena dianggap sebagai alat untuk mempengaruhi pemerintah dari luar.

Selain itu, juga dianggap memanfaatkan niat baik masyarkaat untuk kepentingan tertentu. 

Dalih Permintaan Rakyat

Masyarakat, pihak swasta dan yayasan filantropi diperbolehkan menyumbang kepada pemerintah. 

Pedoman akan mengatur proses donasi sesuai administrasi dan integritas yang baik.

Baca Juga: Netanyahu Makin Cuek Tekanan Negara Pro-Kemanusiaan: Lenyapkan dan Kontrol Total

Dokumen ini sejatinya telah dirilis bulan lalu, didasarkan pada proposal rancangan Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir yang belum diadopsi.

Menurut sumber-sumber kementerian, pendorong dikeluarkannya arahan ini adalah 'permintaan' rakyat sendiri.

"Gelombang besar permintaan (rakyat supaya bisa menyumbang) dimulai pada awal perjuangan dari orang-orang yang ingin menyumbang kepada pemerintah dan bukan kepada LSM karena mereka percaya bahwa pemerintahlah yang paling mengetahui prioritas yang tepat, serta beroperasi dengan transparans,” kata keterangan tersebut, dikutip dari Haaretz pada Minggu, 12 November 2023.

"Untuk saat ini, pedoman tersebut akan berlaku hingga akhir tahun. Pemerintah diperbolehkan untuk memperpanjang masa berlakunya," kata perwakilan Kementerian Keuangan Israel Penjajah.

Dalam pedoman itu menentukan jumlah donasi maksimum, yakni sekitar 360.000 shekel (setara Rp1.474.860) untuk organisasi bisnis dan setengah juta shekel (setara Rp2.039.700) untuk organisasi nirlaba.

Baca Juga: Indonesia-Enam Negara Islam Bersatu Memulai Tindakan Keras Hentikan Perang di Gaza

Perang Keluarkan Biaya Biaya Besar

Kementerian Keuangan Israel mengatakan pada Jumat, 10 November 2023, mereka akan mengalihkan sekitar 1,6 miliar shekel (Rp6.903.600.000.000/Rp6 triliun) untuk upaya perang tahun ini.

Sebab, kata ekonom terkemuka dan gubernur bank sentral Israel, mereka memperkirakan perang dengan Hamas akan merugikan pemerintah sebesar puluhan miliar shekel.

Mereka juga telah meminta PM Israel Benjamin Netanyahu untuk membatalkan pengeluaran yang tidak penting senilai miliaran dolar.

Baca Juga: Arab Saudi dan Negara-negara Islam Kompak, Mencuat Sanksi Minyak untuk Israel

Bulan lalu mereka menyatakan kekhawatirannya atas rencana pemerintah untuk mentransfer 9 miliar shekel (RP34.518.000.000.000/Rp34 triliun) ke partai-partai ultra-Ortodoks dan sayap kanan pro-pemukim, sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat Netanyahu dengan mereka untuk mengamankan koalisi pemerintahannya.

Usulan Kementerian Keuangan akan memotong sekitar 70 persen dari 2,5 miliar shekel pendanaan untuk mitra koalisi yang masih harus dibayarkan pada anggaran tahun 2023 saat ini. ****

Editor: Muhammad Rafiq


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah