Network
SUARA JAYAPURA - DPP PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang serius menanggapi persoalan korupsi atau maling uang rakyat di Indonesia.
Kasus tersebut melibatkan politisi, pengusaha, aparat penegak hukum, PNS hingga kader PDIP Perjuangan sendiri.
Harun Masiku dan Mardani H Maming merupakan dua kader PDIP yang kini terlibat dalam kasus dugaan maling uang rakyat itu.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi dengan Investor di China dan Korea Selatan, Bawa Oleh-oleh Miliaran Dolar AS
Bahkan keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan KPK.
Meski pada akhirnya Mardani H Maming menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum yang ada.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan prihatin fenomena korupsi di Indonesia.
Baca Juga: 5 Fakta Baru Brigadir J, Isi Rekaman Video Ini Bisa Mematahkan Dugaan Pembunuhan Berencana
"Lebih dari 253 kepala daerah dari sebagian besar parpol sepanjang tahun 2010 sampai Juni 2018," ujarnya, dikutip suarajayapura.com dari Antara pada Kami, 28 Juli 2022 .
Hasto pun meminta seluruh kader PDI Perjuangan yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi agar kooperatif dan menaati hukum tanpa kecuali.
"Setiap warga negara, termasuk kader partai wajib menjunjung tinggi hukum dan percaya pada sistem hukum yang berkeadilan," ujarnya.
Baca Juga: Ibu Brigadir J Teriak Histeris Minta Keadilan, Sebut Nama Istri Ferdy Sambo: Kau Juga Seorang Ibu
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menunjukkan surat daftar pencarian orang (DPO) mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming
Ketua BPP HIPMI itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
KPK telah memanggil Mardani sebanyak dua kali masing-masing pada Kamis 14 Juli 2022 dan Kamis 21 Juli 2022, tapi tidak menghadiri panggilan.
Baca Juga: Profil Mardani H Maming, Politisi PDIP Buronan KPK Kasus Dugaan Maling Uang Rakyat
Barulah pada Kamis 28 Juli 2022 Mardani H Maming menyerahkan diri.
Sementara Harun Masiku sampai saat ini masih menjadi buronan KPK.***
