Network
SUARA JAYAPURA - Penjabat BupatiSarmi, Markus Mansnembra menyambangi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII dan Cabang Jayapura pada Senin, 3 Juli 2023
Dalam kunjungan itu, Markus Mansnembra didampingi Wakil Ketua II DPRD Sarmi, Marcos Kopong Lamablawa.
Kunjungan ini bagian upaya mereviu pelaksanaan program JKN yang telah berjalan di Kabupaten Sarmi, Papua.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase mengapresiasi Pemkab Sarmi capaian UHC.
Baca Juga: Tiba di Bandara Sentani, Jokowi Disambut 6 Gubernur di Papua
Namun dalam perkembangannya dari segi kepesertaan, Kabupaten Sarmi mengalami penurunan akibat adanya penonaktifan kepesertaan oleh Pusat untuk segmen PBI-JK.
"Selanjutnya, dari segi fasilitas kesehatan, setelah kami lakukan kredensialing terdapat fasilitas kesehatan yang belum melakukan akreditasi," ujarnya.
"Sedangkan, dari segi SDM kesehatan ditemukan adanya tenaga medis yang memiliki 3 izin praktek ditempat yang berbeda,” tambahnya.
Evaluasi JKN Harus Ditindaklanjuti
Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata mengatakan evaluasi pelaksanaan program JKN di Sarmi harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kepesertaan dan fasilitas kesehatan.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Papua Luruskan Soal Stigma Batas Waktu Pelayanan di Rumah Sakit
Dijelaskan, masih ditemukan kondisi fasilitas kesehatan di Sarmi tidak sesuai standard yang akan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
"BPJS Kesehatan saatini juga berfokus pada penambahan kerjasama fasilitas kesehatan," jelasnya.
Menanggapi hal itu, PJ Bupati Sarmi Markus Mansnembra menyatakan siap bekerjasama dan berkomitmen dalam upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Sarmi.
Terkait kepesertaan dan fasilitas kesehatan, ia mengatakan bahwa beberapa hari lalu pihaknya telah berdiskusi dengan Ibu Anastasia selaku Kepala Kantor Kabupaten Sarmi.
Baca Juga: Daftar 13 Bamuskam yang Resmi Dilantik, Pj Wali Kota Jayapura: Saya Percaya
“Kami siap dan tentu akan berkomitmen dalam upaya peningkatan akses layanan kesehatan," jelasnya.
Data Terperinci
Wakil Ketua DPRD, Marcos Kopong Lamablawa mengatakan pentingnya data yang terperinci menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran iuran.
Data tersebut menjadi pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menggunakan uang negara.
Masih terkait data, Kepala Dinas Sosial Sarmi, Benony Rechuel Wafumilena mengatakan jika terdapat peserta JKN yang belum terdaftar, maka bisa melaporkan hal tersebut secara langsung ke nomor aduan Dinas Sosial Sarmi.
Baca Juga: Wiwin Supiyah Singgung Surga yang Tak Dirindukan, Jawaban Dewa Eka Prayoga Dirujak Netizen
“Jika terdapat pasien BPJS yang tidak terdata, bisa langsung koordinasikan dengan kami di Dinas Sosial, agar kami bisa tindaklanjut," ujarnya.
"Hal ini bisa terjadi karena terkadang NIK masyarakat belum online atau e-KTP. Oleh Karenaitu, bisa segera laporkan ke nomor aduan kami dan masyarakat Sarmi pun tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” tambah Benony.
Reaksi OPD
Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Yoklin Suebu mengatakan terkait akreditasi fasilitas kesehatan, Sarmi dalam 2 minggu lalu baru saja menyelenggarakan persiapan workshop akreditasi rumah sakit.
Hal ini perlu untuk diapresiasi karena jalannya workshop bersamaan dengan bimbingan teknis advokasi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga, peralatan, dan fasilitas kesehatan.***
