Pindah ke DOB, Pemprov Papua Terbitkan SKPP Ratusan ASN dan Ribuan Tenaga Pendidik

SUARA JAYAPURA - Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemerintah Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).

Penerbitan SKPP itu ditujukan kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ribuan guru serta tenaga kependidikan. 

Pemprov Papua menerbitkan SKPP terhadap 120 aparatur sipil negara (ASN) setelah mendapatkan penetapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pindah ke DOB. 

Baca Juga: Mahfud MD Akui Pemekaran Papua Politis: Kita Pisahkan, Biar Orang Ini Enggak

Dari jumlah tersebut, terdiri 108 ASN pindah ke Provinsi Papua Selatan dan 12 ASN di Papua Tengah.

Sementara untuk pemindahan atau pengalihan ASN ke Provinsi Papua Pegunungan, masih menunggu penetapan dari BKN.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun dalam Rapat Koordinasi Penyelenggan Pemerintahan Empat Daerah Otonom di wilayah Papua, di Hotel Borobudur, Jakata pada Selasa, 30 Mei 2023. 

Baca Juga: Pulang dari Raja Ampat, Ini Oleh-oleh Khas Papua yang Wajib Dibawa Pulang

Sementara khusus tenaga pendidik, lanjut Gubernur Ridwan, Pemprov Papua Papua telah menerbitkan SK Pengalihan dan SKPP kepada para tenaga pendidik.

Diantaranya 890 Guru P3K serta 4.637 SK Guru dan Tenaga Kependidikan pada 29 Kabupaten dan Kota.

"Sedangkan untuk PNS Provinsi Papua yang mengajukan permohonan mutasi ke tiga DOB sampai dengan saat ini ada 384 orang," katanya. 

Baca Juga: Jangan Cuma ke Raja Ampat, Ini 3 Desa Wisata Terbaik di Papua Pernah Raih Penghargaan Bergengsi

"Mereka yang telah diusulkan ini, diharapkan segera mendapat persetujuan dari pemerintahan di tiga DOB sehingga bisa segera kita proses lebih lanjut," tambah Ridwan.

Sementara pasca terbentuknya tiga DOB pula, tambah Ridwan, Pemprov Papua terus bekerja keras mendorong akselerasi dan aktivasi penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB, terkait manajemen aparatur sipil negara, aset dan dokumen serta pembinaan, fasilitasi, pengawasan, evaluasi maupun pembinaan. ***