Network
SUARA JAYAPURA - Penunjukan Penjabat Gubernur Provinsi Papua yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nantinya, nampaknya mendapat respon dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (GERCIN), Hendrik Yance Udam.
Ia mengatakan pesiden memiliki hak eksklusif dalam memilih dan memutuskan siapa yang layak dan ditunjuk untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
Maka, yang harus dilakukan dalam kewenangan negara untuk menghargai amanat konstitusional Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, yang telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Demi ruang demokrasi, ruang politik harus diberikan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga: Baim Wong Sukses Raih Omzet hingga Rp600 Juta dalam 2 Jam Saat Shopee Live Perdananya
Untuk itu kalau saat ini sesuai dengan usulan DPR Papua yang mengusulkan 3 nama untuk dibahas oleh Kemendagri dan dilanjutkan kepada TPA akhir yang dipimpin oleh Bapak Presiden.
Sehingga, kata Hendrij, jika ada orang Papua yang belum memiliki syarat eselonisasi sebagai pimpinan tinggi madya eselon 1B baik sebagai staf ahli. Maka negara punya kewenangan untuk mengatur memutuskan dan menetapkan berdasarkan keputusan Presiden.
"Bukan dibangun narasi baru, analogi baru, bahwa karena tidak ada orang Papua yang memiliki syarat eselonisasi berkaitan dengan eselon 1B sehingga dinyatakan tidak memenuhi ketentuan undang-undang untuk diproses menjadi Penjabat Gubernur," kata pada Jumat, 1 September 2023.
Sebut Hendrik Yance Udam, penegasan ini perlu dilakukan dalam upaya membangun ke-indonesiaan, khebinekaan, tapi juga kepercayaan kepada orang asli Papua untuk memimpin dirinya didalam NKRI.
Baca Juga: Jenis-jenis BBM yang Bakal Dijual Pertamina Jika Pertalite Dihapus
