Network
SUARA JAYAPURA - Salah satu hacker atau peretas bernama Bjorka sedang ramai diperbincangkan.
Ia menjadi sorotan setelah diingatkan sebagai data pribadi pejabat tinggi negara.
Seperti data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate di buka.
Bahkan beberapa lembaga juga tak luput dari aksi hacker tersebut.
Salah satunya rahasia data terkait dibalik pembunuhan aktivis HAM bernama Munir.
Terbaru, Bjorka kembali beraksi menyenggol Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Data yang dibocorkan pun sangat sensitif, seperti nomor ponsel, nomor induk kependudukan, nomor telepon keluarga, alamat rumah hingga data serupa.
Baca Juga: Disebut Langgar UU ITE dan Diburu Aparat, Bjorka 'Santuy' Bilang Begini: Kalian...
Bjorka lantas menyindir kelakuan Puan Maharani di tengah kenaikan BBM di akun Twitternya @bjorkanism pada 11 September 2022.
“Bagaimana kabarmu, Nyonya? Bagaimana rasanya merayakan tahun ketika banyak orang sedang memprotes kenaikan harga BBM di depan kantormu?” tulis Bjorka.
Sindiran juga dilayangkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Bjorka meminta Erick Thohir agar bekerja serius dan lebih keras lagi sebagai Menteri BUMN.
Baca Juga: Ikatan Cinta Hari Ini: Aldebaran Minta Kembali ke Rumah Sakit, Pondok Pelita Bak Neraka Baginya?
Bukan hanya ke sana kemari melakukan hal yang tak jelas.
Ia juga menyindir ambisi Erick yang ingin jadi presiden.
“Bagaimana kabarmu, Tuan? Kamu harusnya bekerja daripada melakukan hal tak berguna," tulisnya.
Bjorka pernah mengatakan bahwa Erick Thohir tidak akan menjadi presiden.
Baca Juga: Papua Nugini Diguncang Gempa Dahsyat, Terasa hingga di Indonesia
"Percayalah, kamu tak akan pernah jadi seorang presiden, jangan buang waktumu. Tidakkah kamu peduli dengan harga BBM sekarang?" tambahan.
Sebelumnya, Bjorka juga membocorkan dan menjual data pribadi banyak masyarakat Indonesia di laman pelanggaran.to.
Dia mengklaim telah membocorkan data pelanggan IndiHome, menjual 1,3 miliar nomor ponsel dan NIK warga Indonesia dari Kominfo.
Ia juga menjual 105 juta pemilih data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan rangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk yang berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN).***
