SUARA JAYAPURA - Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan secara lengkap kebijakan dan program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai masalah sosial.
Hal itu disampaikan dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo, Mesir pada Selasa, 6 Juni 2023.
Di hadapan delegasi dari 40 negara, dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah nyata dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.
Baca Juga: Momen Hari Lahir Pancasila, Mensos Risma Serahkan Kapal Fiber Hingga Penuhi Gizi Anak di Agats
Kemensos menyusun sistem perlindungan sosial dan kebijakan yang meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Penanganan Kemiskinan
Untuk meningkatkan penanganan kemiskinan, Mensos Risma menjelaskan pemerintah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pengambilan data lebih terperinci tentang profil Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hingga saat ini, setidaknya ada 100 juta penerima manfaat terdaftar dalam DTKS dengan 1.040 juta penyandang disabilitas.
"DTKS menjadi acuan pelaksanaan program jaminan kesehatan gratis (PBI-JKN), membebaskan lebih dari 8.000 orang dari pasung,” katanya.
Selain itu, DTKS juga menjadi penopang penyelenggaraan program perlindungan dan sistem jaminan sosial untuk keluarga miskin, yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Hingga tahun 2022, Kemensos telah menjangkau hampir 10.000.000 KPM PKH dan 18.800.000 penerima manfaat Sembako.
Mensos Risma mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah juga menyelenggarakan program perlindungan sosial selama pandemic Covid-19.
Baca Juga: 7 Fakta Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah dan Murah
Bersama PT Pos Indonesia sebagai penyalur, kelompok masyarakat terdampak pandemi menerima bantuan berupa BLT BBM dan BLT minyak goreng.
Untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin, Kemensos membantu dengan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Program ini memberikan bantuan usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan.
“Tahun lalu, program ini mencapai dan meningkatkan taraf hidup 10.000 keluarga di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Baca Juga: DPR Usul Jenderal Bintang Empat Pimpin BNPT dan BNN, Ini Respon Mabes Polri
Sejauh ini, PENA membantu usaha mikro di 5 klaster, meliputi kuliner, kerajinan tangan, barang dan jasa, pertanian dan perkebunan.
Guna mendorong pendapat kelompok marjinal, Mensos Rima mengatakan pemerintah telah membangun dua rumah susun 5 lantai dan akan memperbanyak sedikitnya 14 rusunawa lagi di 8 lokasi di seluruh Indonesia.
“Lantai dasar di rusunawa ini diprioritaskan untuk lansia atau penyandang disabilitas. Untuk sewa 1 unitnya mulai dari Rp10.000 per bulan atau hanya sekitar $0,7 per bulan,” jelasnya.
Hak Penyandang Disabililtas
Pemerintah juga menaruh perhatian pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
Guna meningkatkan kemandirian ekonomi, Kemensos mendirikan galeri Sentra Kreasi Atensi (SKA).
Kisah sukses telah dapat dirasakan di berbagai lokasi, termasuk di antaranya Café More Bandung, ARTNE Coffee di Tabanan Bali, Batik Ciprat, dan sebagainnya.
Kemensos telah melakukan langkah nyata untuk meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas.
Baca Juga: Siap-siap, Bakal Ada Wisata Persawahan di Namang Bangka Belitung
Menurut Mensos Risma, hal ini dilakukan dengan membagikan tongkat penuntun adaptif dengan fitur-fitur inovatif seperti sensor panas, banjir atau air mengalir dan detektor bahan kimia berbahaya, dan GPS.
Pemerintah melaksanakan operasi katarak besar-besaran dilakukan di seluruh negeri, termasuk kepada anak-anak.
“Sekali jalan, setidaknya 300 anak diperiksa, dan dirawat, dan bila memang dinyatakan katarak maka langsung dioperasi,” katanya.
Dengan kampanye secara sistematis, pemerintah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, kami meluncurkan program _Indonesia Mendengar, Indonesia Melihat, dan Indonesia Melangkah.
Baca Juga: Jurus Bank Indonesia Papua Kenalkan Tiga Kebijakan Utama ke Masyarakat
Sebagai negara yang berada di sekitar _mega-thrust_ dan _ring of fire_ terbesar di dunia, pemerintah Indonesia memastikan terus meningkatkan ketahanan penyandang disabilitas menghadapi ancaman bencana.
“Di daerah bencana, kami membangun pusat pengungsian besar-besaran untuk mendukung dan memastikan semua kelompok mendapatkan perlindungan,” katanya.
Antisipasi Kemungkinan Bencana
Mensos Risma menjelaskan untuk menghadapi kemungkinan bencana yang begitu besar, pihaknya menyediakan bufferstock di lumbung sosial.
Saat ini ada 484 titik logistik (lumbung sosial) di 544 kecamatan di 145 kabupaten atau kota, dan 29 provinsi.
“Bantuan menjadi lebih dekat dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Lumbung sosial diisi stok beras, makanan instan siap saji, kotak obat P3K, selimut, kasur, tenda, pakaian dewasa, popok bayi, generator listrik, dan perahu karet.
Baca Juga: Saudia Airlines Berulah, Kemenag RI Ingin Otoritas Segera Periksa Manajemen
Kemensos juga menerjunkan 39.000 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) termasuk difagana, dan pendamping sosial lainnya dilatih untuk dapat merespon cepat.
“Kami juga punya Kampung Siaga Bencana tersebar di 936 lokasi di 34 provinsi,” katanya.***