Network
SUARA JAYAPURA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyuarakan penolakannya terhadap beberapa hal terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Sikap itu tertuang dalam surat pernyataan penolakan dengan nomor surat 2599/EX/DPP/II/2024 yang ditujukan kepada KPU tertanggal 20 Februari 2023.
Surat tersebut ditandatangi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca Juga: MK Persiapan Tangani Perkara Pemilu 2024
Dalam surat pernyataan, PDIP mengungkapkan banyak permasalahan hasil perhitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional.
Kemudian KPU memerintahan jajaran di tingkat provinsi serta kabupaten/kota pada 18 Februari 2024.
Perintah KPU adalah menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.
“Kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilian Kecamatan (PPK) adalah dua hal yang berbeda, sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hail perolehan penghitungan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan,” kata PDIP di dalam surat.
