Network
/photo/2023/12/21/3173020153.jpg)
SUARA JAYAPURA - Tinggal beberapa pekan lagi mengakhiri tahun pelayanan di Tahun 2023 dengan beragam dinamikanya, sebagaimana dinamika yang dialami anak-anak Papua yang tengah berstudi di luar negeri.
Kabarnya para mahasiswa asal Tanah Papua ini bakal harus mengubur mimpi mereka sebagai seorang sarjana lantaran akan dikeluarkan dari kampusnya atau drop out (DO) juga dideportasi dari negara, dimana tempat anak-anak Papua ber-studi itu.
Terkait hal tersebut, Forum Peduli Pembangunan Papua, Freddy Watory mengungkapkan, pihaknya memaklumi terkait dengan pernyataan Ketua DPRP Papua bahwa Pemerintah Provinsi Papua sudah tidak dapat membiayai ribuan mahasiswa yang sedang studi di luar Negeri.
Baca Juga: Penuhi 3 Syarat, 1.383 Narapidana se-Papua Terima Remisi Natal 2023
"Hal itu dapat kami maklumi karena dampak DOB. Mekanisme pembiayaan dan dokumen mahasiswa sudah diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota di Tanah Papua," kata Freddy Watory, Kamis, 21 Desember 2023, di Jayapura.
Sebut Watory, terkait khusus untuk mahasiswa yang menjadi beban tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua, semua diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pemberdayaan SDM.
Berdasarkan pertemuan gubernur dan para bupati/walikota di Provinsi Papua pada tanggal 26 Juli, menyepakati bahwa kekurangan dana pemerintah provinsi akan di dukung dari kabupaten/kota sesuai nominal yang telah disepakati masing-masing kabupaten/kota untuk dihibahkan ke provinsi dalam menyelesaikan biaya hidup dan beasiswa bagi para mahasiswa periode Agustus hingga Desember 2023.
Baca Juga: Kelemahan Anies, Prabowo, Ganjar Pakai Chat GPT OpenAI, Ini Caranya
"Kami ikuti terus setiap perkembangan terkait soal beasiswa dan biaya hidup bagi anak-anak Papua yang berstudi diluar negeri, yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Papua,"
ucap Freddy Watory.
