Baca Juga: KPU Kota Jayapura Terima Dana Hibah Pilkada Usai NPHD Ditandatangani
Kelima, mendorong pemerintah untuk menghadirkan Pengadilan HAM di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura.
Subhan mengatakan hal itu agar ada rasa saling percaya antara rakyat Papua dan pemerintah terkait penanganan masalah HAM.
"Yang terjadi saat ini ada rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua," tandas dia.
Baca Juga: Siswa di Jakarta Jatuh dari Lantai 4 Sekolah, Niatnya Mau Merokok Diam-diam
Diketahui, pertemuan Wapres dengan Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua, berlangsung di lantai 4, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura.
Sebanyak 15 perwakilan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua hadir dalam pertemuan tersebut. ***