Network
Khususnya segmen PBI yang dapat langsung mengaktifkan kepesertaannya dan dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Baik itu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Selain itu, pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura juga telah menyiapkan data penduduk yang telah divalidasi.
Bahkan, kata Deny, juga siap untuk diusulkan ke Kemensos RI untuk mendapatkan penambahan kuota PBI JK.
Baca Juga: KPU-Bawaslu Kota Jayapura Ingin Mahasiswa Kawal Pemilu 2024
"Data tersebut yang kemudian dijelaskan kepada Benhur, disertai dengan urgensi dan indikator lainnya agarbisaditindaklanjutioleh Kemensos RI," tambahnya.
Minta Pihak Terkait Menghadapi Mensos
Menanggapi laporan dan penjelasan itu, Benhur Tomi Mano berkomitmen untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengupayakan adanya penambahan kuota PBI JK.
Ia mengatakan akan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk menghadap ke Menteri Sosial dalam rangka membahas rencana penambahan kuota PBI JK serta penjelasan kondisi UHC di Kabupaten Jayapura.
"Di minggu pertama Juni 2023 nanti kita usahakan akan menghadap ke Menteri Sosial untuk membahas usulan penambahan kuoata PBI JK tersebut," katanya.
