SUARA JAYAPURA - Tinggal beberapa pekan lagi mengakhiri tahun pelayanan di Tahun 2023 dengan beragam dinamikanya, sebagaimana dinamika yang dialami anak-anak Papua yang tengah berstudi di luar negeri.
Kabarnya para mahasiswa asal Tanah Papua ini bakal harus mengubur mimpi mereka sebagai seorang sarjana lantaran akan dikeluarkan dari kampusnya atau drop out (DO) juga dideportasi dari negara, dimana tempat anak-anak Papua ber-studi itu.
Terkait hal tersebut, Forum Peduli Pembangunan Papua, Freddy Watory mengungkapkan, pihaknya memaklumi terkait dengan pernyataan Ketua DPRP Papua bahwa Pemerintah Provinsi Papua sudah tidak dapat membiayai ribuan mahasiswa yang sedang studi di luar Negeri.
Baca Juga: Penuhi 3 Syarat, 1.383 Narapidana se-Papua Terima Remisi Natal 2023
"Hal itu dapat kami maklumi karena dampak DOB. Mekanisme pembiayaan dan dokumen mahasiswa sudah diserahkan ke masing-masing kabupaten/kota di Tanah Papua," kata Freddy Watory, Kamis, 21 Desember 2023, di Jayapura.
Sebut Watory, terkait khusus untuk mahasiswa yang menjadi beban tanggung-jawab pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua, semua diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pemberdayaan SDM.
Berdasarkan pertemuan gubernur dan para bupati/walikota di Provinsi Papua pada tanggal 26 Juli, menyepakati bahwa kekurangan dana pemerintah provinsi akan di dukung dari kabupaten/kota sesuai nominal yang telah disepakati masing-masing kabupaten/kota untuk dihibahkan ke provinsi dalam menyelesaikan biaya hidup dan beasiswa bagi para mahasiswa periode Agustus hingga Desember 2023.
Baca Juga: Kelemahan Anies, Prabowo, Ganjar Pakai Chat GPT OpenAI, Ini Caranya
"Kami ikuti terus setiap perkembangan terkait soal beasiswa dan biaya hidup bagi anak-anak Papua yang berstudi diluar negeri, yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Papua,"
ucap Freddy Watory.
Dari hasil monitoring selama ini, tutur Freddy, pihak BPSDM dalam posisi menunggu transferan dana hibah pendidikan dari masing-masing kabupaten/kota, jika dana itu sudah ada, sudah dilakukan transaksi pembayaran beasiswa anak-anak.
"Namun hingga kini belum ada transferan dana dari kabupaten/kota sesuai kesepakatan yang dilakukan, juga belum ada kebijakan dari seorang Pj Gubernur Provinsi Papua untuk menyelamatkan anak-anak Papua itu, apalagi saat ini sudah tutup tahun anggaran. Nasib anak-anak Papua diluar negeri sana pasti sulit dan tidak menentu nasib mereka," ungkap Freddy Watory.
Baca Juga: Arti Angka 2663 hingga 34971539, Ternyata Sebuah Kode Rahasia yang Jarang Diketahui
Sementara itu, Paul Ohee, yang juga
bagian dari Forum Peduli Pembangunan Papua, menegaskan jika melihat fenomena dan dinamika hari ini yang dialami anak-anak Papua menempuh studi diluar negeri, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Pj Gubernur Papua juga dinilai tidak mampu mengawal hasil kesepakatan tertanggal 26 Juli 2023.
"Jika tanggungjawab dilaksanakan dengan baik pasti persoalan yang dialami para mahasiswa Papua itu terselesaikan. Tapi selama ini kan Pj Gubernur Papua selalu beralasan kekurangan dana, sehingga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak dapat melalukan transferan dana hibah pendidikan," katanya.
Lanjut, ia mengatakan jika sejak awal sudah diketahui, maka Pemerintah Provinsi Papua dapat mencari solusi lain misalnya menghadap Presiden dan meminta kebijakan pemerintah Pusat atau solusi lainnya.
Mahasiswa Papua yang berstudi diluar negeri akan dideportasi ke negara asal, alasan visa dan juga biaya hidup dan lain sebagainya dan ini sangat mengekecewakan.
Baca Juga: Persipura Jayapura dan Sriwijaya FC, Raja Sepak Bola yang Kini Berjuang Bertahan di Liga 2
"Kami minta Bapak Presiden segera mengganti Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, yang tidak mampu, dan tidak serius dalam melaksanakan tugas dengan baik, untuk menyelamatkan mahasiswa Papua yang ber-studi di luar negeri," tegas Paul Ohee.
Moment kegagalan anak-anak Papua yang kuliah diluar negeri, kata Paul Ohee, akan dimanfaatkan kelompok politik untuk mempolitisir keadaan.
"Kami anak Papua yang peduli pembangunan Papua, kami benar-benar sangat kecewa, atas lambatnya sikap dari seorang Pj Gubernur Papua yang hanya berdiam diri, dengan menunjukkan kelalaiannya, yang nantinya berdampak pada timbulnya rasa kebencian dari anak-anak Papua kepada pemerintah," ungkap Paul.
Nah, sebelum permasalahan beasiswa ini berlanjut hingga bertambah parah, kata Paul Ohee, baiknya Presiden Jokowi copot saja Pj Gubenur Papua saat ini.
Baca Juga: SELAMAT! Bansos PKH Cair Lagi Desember 2023, Ibu Hamil dan Anak Menang Banyak
"Kami minta Bapak Presiden yang terhormat, segera mencopot Pj Gubernur Papua dari jabatannya," cetus Paul Ohee.
"Semoga suara kami dari Papua dapat didengar, dan disikapi dengan ketulusan hati Bapak Presiden Jokowi bagi kami orang Papua. Dengan memberikan kebijakan terbaik untuk nasib anak-anak Papua diluar negeri yang siap untuk dideokan, juga dideportasi," pungkasnya.***