SUARA JAYAPURA - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua pada Selasa, 10 Oktober 2023.
Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur, Kota Jayapura.
Dari pertemuan itu menghasilkan lima poin rumusan.
Hal ini diungkap Ketua Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa, usai pertemuan.
Baca Juga: Klasemen Sementara Liga 2 Grup 2: Bekasi City Lolos, Empat Tim Belum Pasti
Lima poin rumusan itu, diantaranya, pertama, penyelesaian masalah di Papua ini perlu mengedepankan adat dan kultural orang Papua.
Kedua, pendekatan ekonomi dan hukum yang berkeadilan serta tegas.
Ketiga, pemerintah benar-benar hadir di semua aspek mulai dari kota sampai pedalaman.
Keempat, rekonsiliasi itu berbasis kultur dimana pemerintah harus memahami kebiasaan warga Papua serta penanganan keamanan harus humanis sehingga tidak menimbulkan trauma.
Baca Juga: KPU Kota Jayapura Terima Dana Hibah Pilkada Usai NPHD Ditandatangani
Kelima, mendorong pemerintah untuk menghadirkan Pengadilan HAM di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura.
Subhan mengatakan hal itu agar ada rasa saling percaya antara rakyat Papua dan pemerintah terkait penanganan masalah HAM.
"Yang terjadi saat ini ada rasa ketidakpercayaan, baik dari pemerintah pusat kepada Papua maupun sebaliknya. Hal ini perlu titik temu, salah satu yang diusulkan yaitu kehadiran Pengadilan HAM di wilayah Papua," tandas dia.
Baca Juga: Siswa di Jakarta Jatuh dari Lantai 4 Sekolah, Niatnya Mau Merokok Diam-diam
Diketahui, pertemuan Wapres dengan Tokoh Agama dan Pegiat HAM Papua, berlangsung di lantai 4, Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura.
Sebanyak 15 perwakilan tokoh agama dan pegiat HAM di Papua hadir dalam pertemuan tersebut. ***