Ini Semua yang Bakal Diubah di RSUD Dok 2 Jayapura, Aloysius Giay: Saya Tidak Mau Lihat

SUARA JAYAPURA - Dirut RSUD Dok 2 Jayapura, drg. Aloysius Giay bertekad mengubah banyak hal di bawah kepemimpinannya. 

Mengingat RSUD Dok 2 merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di 6 provinsi di tanah Papua.

“Banyak hal yang harus kami ambil langkah-langkah, termasuk hak-hak pegawai berupa insentif, jasa medis, honor dan lainnya kita sedang selesaikan,” ujarnya kepada media ini pada Jumat, 2 Juni 2023. 

Baca Juga: Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Jayapura Selama 1 Tahun Dipimpin Frans Pekey

Aloysius Giay menegaskan tidak ingin melihat masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan di RSUD Dok 2. 

Karena itu, ia meminta kepada semua pihak harus bekerja dengan sungguh-sungguh, mengingat ini rumah sakit ini juga merupakan rumah sakit rujukan nasional.

"Tidak ada ampun bagi saya, saya tidak mau lihat ada masyarakat yang bawa resep lagi keluar, tidak boleh ada lagi bahan habis pakai masyarakat keluar lagi,” tegasnya.

Baca Juga: Ditemukan Cekungan di Papua Berisi Harta Karun, Jumlah Besar dan Harganya Mahal

Dalam mewujudkan hal itu, Aloysius Giay mengaku sudah menyapkan draft peraturan gubernur untuk masyarakat Papua menikmati kembali keringanan biaya jaminan kesehatan.

Ia berharap DPRD Papua pada sidang perubahan bisa menetapkan dan mengembalikan hak kesulungan orang Papua bidang kesehatan.

“Yaitu jaminan kesehatan bagi orang Papua yang terutama," katanya. 

Baca Juga: Tiba di Kota Jayapura Papua, Ini Rekomendasi 4 Cafe Bikin Betah untuk Nongki

Lanjut, Aloysius Giay mengatakan jaminan kesehatan dimaksud adalah bagi yang belum memilik E- KTP sebagai syarat utama dalam kepesertaan BPJS dan mereka yang telah memiliki BPJS namun dalam paket pembiayaan banyak yang belum terakomodir dalam paket BPJS.

Contohnya seperti biaya rujukan, biaya pesawat, obat-obatan yang diluar BPJS, peti jenazah dan lainnya bagi orang Papua.

"Jangan dipersulit apalagi bagi masyarakat Papua yang tidak mampu," ujarnya. 

Aloysius Giay meyakini bahwa draft dan juknis pertautan gubernur yang sementara dibuat akan mendapat restu dari plh Gubernur Papua.

“saya yakin bahwa pimpinan saya yakni gubernur Papua akan merestui draft atau juknis peraturan gubernur yang telah disiapkannya bagi jaminan kesehatan Otsus orang asli Papua komplementer pelengkap jaminan kesehatan nasional yang tidak diakomodir dalam paket BPJS,” ungkapnya.***