Network
Dokumen ini sejatinya telah dirilis bulan lalu, didasarkan pada proposal rancangan Kementerian Keuangan dalam beberapa tahun terakhir yang belum diadopsi.
Menurut sumber-sumber kementerian, pendorong dikeluarkannya arahan ini adalah 'permintaan' rakyat sendiri.
"Gelombang besar permintaan (rakyat supaya bisa menyumbang) dimulai pada awal perjuangan dari orang-orang yang ingin menyumbang kepada pemerintah dan bukan kepada LSM karena mereka percaya bahwa pemerintahlah yang paling mengetahui prioritas yang tepat, serta beroperasi dengan transparans,” kata keterangan tersebut, dikutip dari Haaretz pada Minggu, 12 November 2023.
"Untuk saat ini, pedoman tersebut akan berlaku hingga akhir tahun. Pemerintah diperbolehkan untuk memperpanjang masa berlakunya," kata perwakilan Kementerian Keuangan Israel Penjajah.
Dalam pedoman itu menentukan jumlah donasi maksimum, yakni sekitar 360.000 shekel (setara Rp1.474.860) untuk organisasi bisnis dan setengah juta shekel (setara Rp2.039.700) untuk organisasi nirlaba.
Baca Juga: Indonesia-Enam Negara Islam Bersatu Memulai Tindakan Keras Hentikan Perang di Gaza
Perang Keluarkan Biaya Biaya Besar
Kementerian Keuangan Israel mengatakan pada Jumat, 10 November 2023, mereka akan mengalihkan sekitar 1,6 miliar shekel (Rp6.903.600.000.000/Rp6 triliun) untuk upaya perang tahun ini.
Sebab, kata ekonom terkemuka dan gubernur bank sentral Israel, mereka memperkirakan perang dengan Hamas akan merugikan pemerintah sebesar puluhan miliar shekel.
Mereka juga telah meminta PM Israel Benjamin Netanyahu untuk membatalkan pengeluaran yang tidak penting senilai miliaran dolar.
Baca Juga: Arab Saudi dan Negara-negara Islam Kompak, Mencuat Sanksi Minyak untuk Israel
