SUARA JAYAPURA - Kerusuhan terjadi di Port Moresby, Papua Nugini dan kini sudah memasuki hari kedua.
Peristiwa ini sampai membuat pemerintah setempat mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari.
Diketahui, kerusuhan dipicu perselisihan gaji tentara dan polisi Papua Nugini hingga berujung aksi unjuk rasa anarkis.
Baca Juga: Mahkamah Internasional Mulai Sidang Kasus Genosida oleh Israel
Pengumuman itu disampaikan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Kamis, 11 Januari 2024.
"Hari ini kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami," ucapnya, seperti dilansir dari AFP pada Jumat, 12 Januari 2024.
Lanjut, Marape mengatakan sudah ada 1.000 tentara diterjunkan jika kondisi semakin darurat. Pasukan dikerahkan berdasarkan keputusan pemberlakuan keadaan darurat. Tidak hanya di Port Moresby, kerusuhan juga terjadi di Kota Lae.
Ia mengatakan pihaknya bisa mengintervesi mengatasi situasi apapun yang muncur di kemudian hari.
Baca Juga: Israel Bebal Diberitahu AS, Upaya Normalisasi dengan Arab Saudi Pupus
4 Kepala Departemen Dinonaktifkan
Buntut dari kerusuhan itu, Marape menyebut ada empat kepala departemen dinonaktifkan lantaran terlibat dalam masalah pemotongan gaji.
Mereka yang dinonaktifkan diantaranya Komisioner Kepolisian, Kepala Personalia, Kepala Keuangan, dan Kepala Perbendaharaan.
Penonaktifan ini hanya bersifat sementara, yakni selama 14 hari.***