Network
SUARA JAYAPURA - Jelang Pemilu 2024, Pemerintah hingga penyelenggara selalu mengingatkan pesta demokrasi harus berjalan sebagaimana mestinya.
Para peserta pemilu maupun yang terlibat di dalam Pemilu 2024 serta masyarakat diingatkan bahwa Pemilu sebagai ajang adu gagasan, bukan kesempatan untuk saling adu kekuatan uang.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Agama di Jakarta, Jumat 15 September 2023.
Baca Juga: Museum Nasional di Jakarta Pusat Terbakar, Damkar Berupaya Padamkan Api
"Intinya PPATK sangat serius bekerjasama dengan seluruh stakeholder untuk menjaga bahwa pemilihan kontestasi politik ini benar-benar adu gagasan bukan adu kekuatan uang," ungkap Ivan.
"Apalagi kekuatan uang yang berasal dari hasil tindak pidana, nah itu yang PPATK perhatikan, karena itu tindak pidana pencucian uang," sambungnya.
Ivan memastikan PPATK akan mendukung dan membantu KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk menghindari peredaran dana ilegal dalam pembiayaan kontestasi politik.
"PPATK siap mendukung dan membantu KPU terkait dengan bagaimana kita menghindari adanya dana-dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk digunakan untuk pembiayaan kontestasi politik ini," terangnya.
Baca Juga: Kampanye Pemilu 2024 Mengandung Fitnah dan Penghinaan Agama, Bawaslu Ingatkan Tidak Boleh
