SUARA JAYAPURA - Sejumlah mahasiswa dan masyarakat di Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Mereka menyoroti situasi politik di Indonesia belakangan ini jelang pesta demokrasi Pilpres 2024.
Elemen masyarakat yang menggelar aksi mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta.
Baca Juga: Nasib PSMS Medan di Liga 2 Grup 1 Ditentukan Satu Laga Ini, Begini Gambaran Klasemen Sementara
Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta, Roby, mengatakan saat ini kondisi demokrasi Indonesia sedang dipertaruhkan.
Saat ini, sambung dia, para elite sedang mempertontokan upya-upaya mencengkram demokrasi, dan mengubahnya menjadi politik dinasti. Hal itu tampak dari upaya-upaya segelintir kelompok yang coba menggunakan kekuatan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengegolkan tujuan mereka.
"Saat ini masyarakat justru dihadapkan dengan praktik-praktik politik yang kotor, sehingga menjadi pembodohan politik yang terjadi di tengah masyarakat," kata Roby.
Ia menyatakan, banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Misalnya soal isu pendidikan dan agraria.
Baca Juga: Klasemen Sementara Liga 2 Grup 4: Persipura Jayapura Tambah Poin, Sulut United
"Keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Situasi ini tidak menunjukkan edukasi politik yang baik bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum," paparnya.
Ia menegaskan keserakahan dan nafsu haus kekuasaan menimbulkan efek buruk terhadap kehidupan bangsa dan bernegara.
Menurutnya potensi cengkraman dinasti politik harus dikritisi dan dilawan.
"Mahasiswa dan masyarakat hari ini harus memiliki peran sebagai agen kontrol pada sistem demokrasi yang berjalan di negara yang katanya menganut prinsip demokrasi ini," kata Roby.
Baca Juga: APBD Perubahan Kota Jayapura 2023 Naik, Ini Total Anggarannya
Roby mendesak penguasa agar tidak mengintervensi alat-alat negara untuk tujuan-tujuan menyumbat kebebasan demokrasi.
Selain itu, kata Roby, tidak pantas bagi pemimpin memberikan dan mengarahkan kebijakan keuntungan terhadap segelintir orang saja.
Terlebih jika tujuan-tujuan itu hanya memberikan keuntungan kepada keluarga sendiri. Ia menegaskan, upaya-upaya mengorupsi reformasi harus dilawan.
"Hall ini tentu wajib untuk ditolak dan respon cepat agar semakin tidak merosotnya demokrasi di negara yang kita cintai ini," katanya.***