Network
"Mari kita berkomitmen untuk memberikan pengalaman haji yang berkesan bagi setiap jemaah haji," katanya.
Lanjut, ia menyampaikan perihal Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terdapat tiga hal mendasar yang selalu di dengung-dengungkan yakni pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jemaah haji mendapatkan pembinaan spiritual yang mendalam, pelayanan yang berkualitas dan perlindungan yang baik," jelasnya.
Baca Juga: Negara-negara Barat Hendak Kirim F-16 ke Ukraina, Rusia Keluarkan Peringatan: AS Membodohi
Sementara itu, Suzan Wanggai mewakili Plh. Gubernur Provinsi Papua menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua selalu memberikan dukungan penuh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 bersama Kementerian Agama dan stakeholder lainnya agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik.
"Pemerintah Provinsi Papua berusaha hadir dalam penyelenggaraan ibadah haji, memfasilitasi hal-hal yang menjadi tanggung jawab kami," katanya.
"Mulai dari kedatangan calon jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi Makassar sampai dengan kepulangan jamaah haji ke Dembarkasi Makassar," tambah Suzana.
Dalam kesempatan itu, Suzana Wanggai yang juga selaku Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua menyampaikan dengan adanya Daerah Otonomi Baru maka tanggung jawab Pemerintah Provinsi hanya dapat mengakomodir 9 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Papua.
Baca Juga: Yuk! Ini 6 Tempat Wisata di Papua Tengah Populer, Cocok Jadi Buat Healing
