SUARA JAYAPURA - Dalam catatan sejarah Pemerintah Indonesia pernah membuat sebuah keputusan mengizinkan Freeport menguras tambang emas di Papua.
Keputusan itu berasal dari kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana ia mengizinkan Freeport.
Sejak saat ini, tambang emas Freeport ini hampir tidak pernah lepas dari polemik bagi Indonesia, terutama rakyat Papua.
Baca Juga: 5 Daerah Penghasil Orang Pintar di Papua, Merakue yang Kelima, Juaranya Bukan Jayapura
Saat itu, Soeharto mengizinkan Amerika Serikat melalui Freeport untuk mengelola emas tersebut dieksplorasi.
Dibalik itu, ternyata ada alasan kuat mengapa Freeport diizinkan untuk menambang emas di Tanah Papua.
"Inilah Alasan Dibalik Keputusan Soeharto Berikan Izin Freeport Menguras Emas Di Papua," ungkap caption di TikTok @perjalanan.bangsa.45, dikutip pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Dalam video itu, dijelaskan pada 7 April 1967 silam Soeharto memberikan izin kepada Freeport Sulphur of Delaware untuk melakukan penambangan di Papua.
Baca Juga: Pemkot Jayapura Bantu Kapal dan Alat ke Nelayan, Bank Indonesia Papua: Kendalikan Inflasi
Keputusan itu lantas bertentangan dengan keputusan Presiden Soekarno, di mana pemerintahan Orde Lama saat itu tidak pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di negaranya.
Kini, Freeport menjadi perusahaan penanaman modal asing pertama yang beroperasi di Indonesia.
Situasi Perekonomian
Pada masa awal Orde Baru, situasi perekonomian Indonesia terpantau masih mengalami ketidakstabilan.
Peristiwa G30SPKI dan kerusuhan di beberapa daerah setelah terjadinya pergantian kekuasaan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
Baca Juga: Ini Pesan Anak Muda Papua untuk TNI pada HUT ke- 78 Tahun
Salah satu dampak dari kondisi itu adalah inflasi meningkat mencapai 600-700 persen yang ditandai dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Imbas dari perekonomian tidak stabil memuat agenda pembangunan infrastruktur berhenti.
Di saat masa depan ekonomi Indonesia makin suram, Presiden Soeharto mengambil keputusan tepat dengan membuka peluang investasi untuk Freeport.
Awal Kerjasama Dimulai
Alhasi, dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport untuk kegiatan penambangan tembaga di Papua Barat dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.
Saat itu, Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Pertambangan, Ir. Slamet Bratanata dan pihak Freeport diwakili oleh Robert C. Hills selaku Presiden Freeport Sulphur dan Forbes K. Wilson sebagai Presiden Freeport Indonesia anak perusahaan Freeport Sulphur.
Prosesi penandatangan kontrak kerja disaksikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
Dalam kerjasamanya, Freeport diberikan konsesi lahan penambangan seluas 10.908 hektar
untuk kontrak selama 30 tahun yang berlaku sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.
Baca Juga: Liga Futsal AAFI Kota Jayapura 2023 Berakhir, Dua Tim Wakili Zona Papua di Grand Champion Bandung
Setelah penandatangan itu, Freeport memulai aktivitas penambangan emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973.
Jelang akhir tahun itu, pengapalan pertama sebanyak 10.000 ton tembaga dilakukan dengan tujuan Jepang.
Kemudian Soeharto terbang menuju Papua untuk meresmikan fasilitas produksi di Tembagapura.
Pada peresmian iu, Soeharto terlihat senang dan gembira karena kesuksesan penambangan di Freeport.
Ia memandang bahwa investasi Freeport di Indonesia merupakan bukti kepercayaan investor dalam menanamkan uangnya di negara ini.***