Network
SUARA JAYAPURA - DPR jadi perbincangan hangat lantaran sedang berupaya mengubah wajah demokrasi Jakarta melalui Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
RUU ini merupakan inisiatif DPR yang mana salah satu pasalnya dikritik oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa partai politik.
Salah satu yang dikritik ada padaPasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
Baca Juga: Dikritik BEM UGM, Jokowi Ingatkan Sopan Santun Ketimuran
Menanggapi RUU DKJ itu, Jokowi mengingatkan ketentuan itu masih dalam bentuk RUU dan merupakan inisiatif DPR.
"Ya, itu kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang, dan itu inisiatif DPR," kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong di Jakarta, Senin 11 Desember 2023.
Jokowi juga mengingatkan bahwa RUU DKJ itu belum sampai di mejanya. Ia membiarkan prosesnya terus berjalan.
"Belum sampai juga ke wilayah pemerintah. Belum sampai ke meja saya juga. Sehingga, biarkan itu berproses," tambah Jokowi.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Rusak Parah, Sekjen Guterres Janji Tidak Akan Menyerah
