Network
SUARA JAYAPURA - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kembali diingatkan oleh masyarakat adat di Papua agar dalam melakukan tahapan seleksi, penunjukan, hingga penetapan seorang Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua, jangan menghianati semangat Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2001, yang saat itu dibicarakan di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, pada saat itu.
Demikian disampaikan oleh Koordinator Ketua Dewan Adat Se-wilayah Adat Saereri, Wilem Saman Bonai.
Menurut Wilem, dirinya melihat bahwa sejak kevakuman Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, kemudian dipimpin oleh pelaksana harian Gubernur Provinsi Papua yang sementara ini ada.
Baca Juga: Residivis di Jayapura Terancam Menua di Penjara, Rudapaksa hingga Curi Barang Korban
Nampak terlihat pelaksanaan pemerintahan berjalan, tetapi ada banyak hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat itu yang tidak terakomodir secara baik, salah satunya soal seleksi MRP itu pun banyak bermasalah. Karena masih ada penolakan.
"Sehingga saya berpikir bahwa dengan adanya provinsi di Tanah Papua sudah ada 5. Maka kepemimpinan untuk wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari wilayah adat Tabi-Saereri ini harus dipimpin oleh anak-anak dari kalangan Orang Asli Papua (OAP). Bukan dari kalangan suku-suku lain di Indonesia yang bukan dari kalangan OAP," kata Koordinator Ketua Dewan Adat Se-wilayah Adat Saereri, Wilem Saman Bonai, Rabu, 26 Juli 2023.
Sebut Wilem, untuk kursi Pj Gubernur Provinsi Papua sekarang ini saja, sudah begitu banyak berkeluyuran surat dokumen rekomendasi dari beragam organisasi di Papua, terhadap jabatan seorang Pj Gubenur Provinsi Papua, tapi bukan Orang Asli Papua (OAP).
Baca Juga: Soal Kursi Pj Gubenur Papua, AMPTP: Khusus OAP, Sebagaimana Maunya Presiden Jokowi
Untuk wilayah adat Saereri, sebutnya, kepemimpinannya jelas dengan adat. Dan masih ada anak-anak Papua yang hebat-hebat, mereka ini pantas untuk bisa memimpin, apalagi soal jabatan seorang Pj Gubernur Provinsi Papua.
Koordinator Ketua Dewan Adat Se-wilayah Adat Saereri itu pun menegaskan, orang-orang di Kementerian Dalam Negeri ini ada sebagian besar tidak mengikuti proses ketika pembahasan Otsus di Tahun 2001.
