SUARA JAYAPURA - Belakangan ini pemerintah masih belum lepas dari pro kontra soal transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
Dana mencurigakan itu diungkap diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.
Dana fantastis itu menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baca Juga: Heboh Oralit Bisa Menunda Lapar Saat Berpuasa, Ini Penjelasan IDI
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan akan berhadapan dengan DPR RI.
Ia mengatakan akan memberikan klarifikasi terkait transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap PPATK.
“Pokoknya, saya Rabu (29/3) datang, nanti yang ngomong-ngomong keras supaya datang juga,” katanya di Jakarta pada Sabtu, 25 Maret 2023.
Baca Juga: 3 Aktivitas yang Disarankan IDI Agar Tubuh Tetap Sehat dan Bugar Selama Berpuasa
Mahfud menyebut, dirinya diundang DPR RI untuk hadir rapat kerja bersama PPATK pada Rabu, 29 Maret 2023.
“Iya, kan nanti saya hari Rabu diundang ke sana,” katanya.
Terkait dirinya dan PPATK dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Bareskrim Polri, Mahfud MD tidak mempermasalahkannya. Namun justru mendukung pelaporan tersebut.
Baca Juga: Ramadhan Penuh Berkah, Ini Bacaan Niat dan Doa Sholat Tahajud
“Enggak apa-apa, bagus (dilaporkan),” kata Mahfud.
Ia juga menegaskan laporan tersebut juga untuk mengetahui apakah yang disampaikan DPR terkait melanggar kerahasiaan data tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu benar melanggar atau tidak.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berada di bawah DPR.
“Uji logika dan kesetaraan juga. Jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud, dikutip suarajayapura.com dari Antara.***