Network
SUARA JAYAPURA – Belum lama ini BPJS Kesehatan Cabang Jayapura bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura berkoordinasi dengan Staf Ahli Khusus Kemensos RI bidang Rehabilitasi Sosial, Benhur Tomi Mano.
Pertemuan itu berlangsung pada Rabu, 24 Mei 2023 untuk membahas membahas optimalisasi kepesertaan program JKN melalui dukungan Pemerintah Pusat.
Khususnya Kemensos RI agar terciptanya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Jayapura.
Baca Juga: Kepesertaan PBI JK di Jayapura Turun Signifikan, Staf Kemensos Bakal Usulkan Penambahan Kuota
PJ Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno Purnomo memaparkan kondisi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
“Sejak tahun 2021, Kabupaten Jayapura terus mengalami penonaktifan kepesertaan PBI JK yang cukup signifikan dari Kemensos RI," jelasnya.
Triwarno mengatakan awalnya jumlah kepesertaan PBI JK Kabupaten Jayapura ada di angka 112.000 jiwa.
Baca Juga: 5 Fakta Papua Pegunungan, Punya Kelebihan Satu-satunya di Indonesia
Namun saat ini mengalami penurunan menjadi di angka 67.000 jiwa.
"Melihat kondisi tersebut dikhawatirkan Kabupaten Jayapura berisiko mengalami perubahan status UHC Non Cut Off menjadi UHC Cut Off,” katanya.
Menanggapi hal itu, Benhur Tomi Mano mengatakan dirinya akakn membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mengupayakan penambahan kuota PBI JK.
Baca Juga: Kepesertaan PBI JK di Jayapura Turun Signifikan, Staf Kemensos Bakal Usulkan Penambahan Kuota
Ia mengatakan akan mengajak seluruh stakeholder terkait, untuk menghadap ke Menteri Sosial dalam rangka membahas rencana penambahan kuota PBI JK serta penjelasan kondisi UHC di Kabupaten Jayapura.
"Di minggu pertama Juni 2023 nanti kita usahakan akan menghadap ke Menteri Sosial untuk membahas usulan penambahan kuoata PBI JK tersebut. Terkait jumlah kuota, kita coba usulkan sebanyak 28.225 jiwa dari data yang terlampir sebanyak 38.618,” katanya.***
