ASN Provinsi Papua Masih Terus Demo Menuntut Pj Gubernur dan Sekda Papua Bayar Gaji dan Insentif Mereka

SUARA JAYAPURA - Gelombang protes muncul dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait belum cairnya gaji ke-13 serta insentif Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diharapkan mencapai 100 persen.

Tuntutan tersebut mencuat ditengah dorongan kuat untuk memberikan prioritas bagi ASN Orang Asli Papua (OAP) dalam pengangkatan pejabat eselon di tingkat provinsi.

Ketua Solidaritas ASN Papua, Herry Aso, menyampaikan keprihatinannya atas keterlambatan pencairan gaji ke-13 yang merupakan sumber pendanaan dari APBN.

Baca Juga: Kapolda Papua, Generasi Muslim Harus Mengambil Peran di Papua 

"Kami menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua untuk menunda distribusi dana. Yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik praktis," ungkap Aso dalam pernyataan resminya pada Minggu, 9 Juni 2024. 

Aso menambahkan bahwa keterlambatan tersebut berdampak buruk pada kehidupan sehari-hari ASN dilingkungan Provinsi Papua yang kesulitan memenuhi kebutuhan finansial.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketidakjelasan terkait insentif TPP yang hingga saat ini belum juga ada kejelasan mengenai nominal dan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur hal tersebut.

Tuntutan pemberian prioritas kepada ASN OAP dalam pelantikan pejabat eselon provinsi diangkat dengan semangat untuk memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat asli Papua dalam pemerintahan daerah.

Baca Juga: Jadi Kawasan Langganan Banjir, DLHK Kota Jayapura Tanam 200 Pohon