SUARA JAYAPURA - Sebuah cekungan di Papua berhasil ditemukan pemerintah berisi harta harun.
Jumlahnya cukup besar dan harga jualnya sangat mahal, cukup mensejahterakan rakyat Papua.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM kini sedang fokus pada pengembangan harta harun tersebut.
Baca Juga: 5 Hotel Murah di Kota Jayapura Papua Nyaman dan Luas, Tarif Mulai Rp100 Ribuan per Malamnya
Diketahui, cekungan di Papua ini berisi harta harun berupa minyak dan gas, letaknya ada di area Warim Basin Papua.
Berdasarkan keterangan resmi Kementerian ESDM, jumlah minyak dan gas di cekungan Warim Basin cukup besar.
Jumlah miyak dan gas ini cukup besar ini diperkirakan melebihi Blok Masela di Maluku.
Baca Juga: WOW, Tembok Raksasa di Dasar Laut Papua Diyakini Jejak Kerajaan Atlantis, Ini Wujudnya
“Cekungan yang besar itu di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, itu gede sekali," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji, dikutip suarajayapura.com dari laman resmi esdm.go.id pada Jumat, 2 Juni 2023.
Lanjut, Tutuka mengungkapkan terdapat wilayah kerja di Warim Basin dengan potensi sumber daya alam yang besarnya seukurang Giant.
Sayangnya, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mengembangkan harta karun Papua ini.
Masuk Taman Nasional Lorentz
Tantangan pertama adalah lokasi Warim Basin ini ternyata berdekatan dengan Taman Nasional Lorentz.
Saat ini, Pemerintah sedang berupaya menghitung kembali potensinya di luar taman tersebut.
Untuk menyelesaikan tantangan ini, kata Tutuka, Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kita coba approach di luar taman, masih besar apa nggak itu yang besaran target kita,” katanya.
Baca Juga: WOW, 3 Kampung Terunik yang Dimiliki Papua, Punya Surga Tersembunyi, Yuk!
Red Zone Rawan Tembakan
Tantangan kedua, kata Tutuka, cekungan ini berlokasi tak jauh dari lokasi red zone rawan tembakan.
Meski begitu, pemerintah tetap fokus bagaimana mengajak investor agar menggarap terlebih dahulu lokasi yang lebih aman.
Malaria
Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi pemerintah, yakni daerah tersebut rawan penularan malaria.
Kondisi itu tidak terlepas dari daerah tersebut memiliki banyak nyamuk malaria.***