Network
Kosistensinya terus berlanjut saat dipercayakan menjadi Wakil Sekretaris Bidang Politik, Hukum dan HAM Forhati Wilayah Papua. Ruang gerak Tisa Aprillia Raskya Madubun semakin luas karena mengisi tiga sektor gerakan sekaligus, yakni politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dari sekian yang pernah dibuatnya adalah menggelar kelas pendidikan politik untuk perempuan.
Dalam pandangan Tisa Aprillia Raskya Madubun, perempuan harus berperan dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya bergelut pada bidang ekonomi dan sosial, dalam hal politik juga demikian pentingnya.
Pandangan kaum patrial bahwa perempuan harus duduk mengurusi ranah domestik, kini sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Perempuan mampu melakukan hal yang lebih luas mulai menjadi aktor strategis dalam pembangunan secara nasional maupun regional demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
Baca Juga: Ayah Shane Lukas Sebut Gagal Bicara dengan Ayah Mario Dandy: Entah Karena Kesombongannya
Kecerdasan dan kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya mama-mama Papua tidak bisa dianggap remeh berkat berkontribusi terhadap pembangunan. Seperti meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dibidang pertanian, perdagangan dan bidang lainnya.
Di bidang politik dan pemerintahan, perempuan dilibatkan sebagai pengambilan keputusan-keputusan strategis. Meski tidak semua perempuan berada di posisi itu, setidaknya mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah.
Selain itu, Tisa Aprillia Raskya Madubun juga memandang bahwa perempuan merupakan aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya.
Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Hasil Pertemuan Ketum PSSI dengan Presiden FIFA Soal Sanksi Indonesia
