Network
SUARA JAYAPURA - Provinsi Maluku rupanya telah dilakukan beberapa kali pemekaran wilayah dan telah direstui pemerintah. Tujuannya meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Pemekaran wilayah ini telah melalui proses sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Setelah resmi disahkan, daerah baru berkewajiban mengurusi rakyatnya serta pemerintahannya sendiri.
Provinsi Maluku resmi dipecah dan melahirkan daerah otonom baru (DOB) sekaligus berdiri pemerintahan baru yang menaungi 395 pulau cantik.
Baca Juga: Habiskan Rp6 Triliun Hubungkan Dua Pulau di Maluku, Panjang Sampai Rp 9 Km
Penasaran apa nama provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Maluku?
Dilansir dari laman jdih.dpr.go.id, provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Maluku ini telah disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999.
Provinsi Baru itu disahkan beserta undang-undangnya pada 4 Oktober 1999, yakni pembentukan Provinsi Maluku Utara (Malut).
Sejak awal dibentuk, ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Ternate selama 11 tahun lamanya sejak tahun 2010.
Selama masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara resmi pindah ke Kota Sofifi di Pulau Halmahera.
Baca Juga: Tuntas 5 Tahun! Kuras APBN Rp779,2 Miliar Demi Jembatan Terpanjang di Maluku, ke Ambon Lebih Dekat
Adapun 395 pulau besar dan kecil di bawah wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara, 64 pulau diantaranya sudah berpenghuni, sementara 331 pulau lainnya belum berpenghuni.
Dikutip dari malut.kemenkumham.go.id, Provinsi Maluku Utara memiliki luas 140.255,36 km² terdiri dari perairan laut seluas 106.977,32 km², sisanya adalah daratan seluas 33.278 km².
Demikian ulasan singkat sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara hasil pemekaran wilayah Maluku.***
